Sistem Komparasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Korea Selatan dan Singapore

Sistem Komparasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Korea Selatan dan Singapore

Posted by nita nur aulia on April 08, 2021 in

 Korea selatan            

            Director of Training Planning dari Anti-corruption Training Institue (ACTI) Chae Soo Lim mengenalkan lembaganya yang merupakan bagian dari ACRC. ACTI adalah lembaga pelatihan untuk masyarakat dan penyelenggara negara agar memiliki integritas yang lebih baik dan menanamkan karakter antikorupsi. Ini adalah salah satu cara Korea Selatan untuk mencegah korupsi dengan memberikan mereka pengetahuan dan pelatihan.

            Lim berbagi cara ACTI memberikan pelatihan yang menyenangkan kepada masyakarat dan penyelenggara negara lewat sebuah konser musik, sebuah pertunjukan, diskusi menarik bersama tokoh masyarakat yang inspiratif. Kegiatan itu disebut dengan Integrity Concert, yaitu pelatihan integritas melalui medium seni.

            Pelatihan Integrity Concert sangat popular dan disenangi di Korea Selatan. Pelatihan itu menjadi menarik karena berbeda dengan jenis-jenis pelatihan yang ada sebelumnya yang terkesan membosankan dan akan membuat masyarakat mengantuk. 

            Selain berbagi tentang pelatihan integritas yang menjadi salah satu andalan ACRC, Senior Deputy Director Anti-corruption Solicitation Interpretation Division Ki Hyun Kwon juga menjelaskan mengenai pengaturan gratifikasi di Korea Selatan.

            Di Korea Selatan, gratifikasi tidak hanya berlaku dan diatur untuk para penyelengara negara, pengajar juga bisa terkena pasal gratifikasi. Hal menarik dan sedikit berbeda dari Indonesia, Korea Selatan tidak menerapkan aturan gratifikasi pada upacara kematian. Karena menurut Kwon, upacara kematian di Korea Selatan sangat mahal dan sangat sakral bagi masyarakat Korea Selatan.

            Dalam mengatur sektor swasta, Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) membuat sebuah pedoman yang bernama Anti-corruption Guidelines for Companies yang harus diterapkan di seluruh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Pedoman tersebut mengatur banyak hal yang dapat mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta. Peraturan tersebut juga terintegrasi dengan aturan-aturan lain seperti kewajiban mengikuti pelatihan integritas dan mengikuti aturan gratifikasi.

            Buku panduan tersebut mengatur banyak hal secara rinci. Seperti dorongan kepada setiap perusahaan untuk menggunakan kartu kredit untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana perusahaan dan mencegah terjadinya suap dengan cara memberikan “hiburan” bagi penyelenggara Negara. Menurutnya dengan kartu kredit, semua transaksi dapat dipantau dengan baik.

            Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Asset Recovery yang dilakukan di Korea Selatan terhadap barang-barang hasil tindak pidana. Penyidik Senior dari Kejaksaan Agung Korea Selatan Kim Hye Rin menjelaskan pengendalian aset di Korea Selatan dilakukan secara terdata secara online dalam sebuah sistem sehingga barang tersebut bisa dikelola dan dikendalikan dengan baik.

 

Sumber :

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/392-beda-korsel-dan-indonesia-berantas-korupsi

Singapore

            Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu Prevention of Corruption Act rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.

            Dalam menindak praktik korupsi di singapura yang semakin lama semakin memperihatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisisan Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisisan, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

                CPIB sangat berperan dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara preventif yaitu melakukan peninjauan kinerja departemen pemerintahan dan entitas publik yang dinilai cenderung korup. CPIB juga berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan aset masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan kejanggalan atau kelemahan dalam sistem administrasi yang dimungkinkan adanya celah korupsi atau penyelewengan prosedur (malpraktik). Selain itu juga memberikan masukan berupa perbaikan terutama dalam standarisasi tindakan pencegahan korupsi terhadap departemen yang bersangkutan. CPIB juga aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada publik mengenai tindakan pencegahan terhadap korupsi.

            Selain upaya preventif, CPIB menggunakan upaya represif antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang (individu maupun lembaga). Dalam penindakan tersebut biasanya individu maupun lembaga tersebut di tuntut untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta sebagai bukti bahawa tindakan tersebut tidak ada indikasi korupsi. Hal inilah sangatlah berperan dalam meminimalisasi upaya-upaya yang mengarah ke tindakan korup.

            Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamirkan ‘perang terhadap korupsi’. Beliau menegaskan: ‘no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption’. ‘Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi’. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act / PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB.

            Dengan adanya ada political will yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benarbenar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

            Selain pemisahan lembaga dan political will yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

            Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf.

            Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya peberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura dari Berbagai Segi

No	Perbandingan	Indonesia	Singapura
1	UU	Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang.	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat daru peraturan di singapura yaitu dengan adanya Prevention of coruption act tentang penyuapan yang di lakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri.
2	Sanksi	Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana indonesia lebih berat baik denda maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem penjatuhan pidana secara kumulatif.	Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pdana denda maksimal $ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di sigapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.
3	Lembaga	Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi.	Di Singapura hanya 1 lembaga y a n g b e r w e n a n g d a l a m menangani korupsi yaitu CPIB.
4	Budaya dan politik	Bermula dari masa kerajaan dengan penarikan upeti, masa penjajahan dengan pemerintahan VOC dan kerja Rodi dan masa Orba dengan sistem pemerintahan otoriter dan anti-kritik, sehingga korupsi semakin terbuka. Pada pemerintahan selanjutnya meskipun KPK berdiri, tetapi political will saat itu masih lemah dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat	CPIB bermula dari pembentukan KAK (Komisi Anti Korupsi) di dalam lembaga kepolisian dan kemudian di pisah karena adanya suap di lembaga polisi. Adanya political will yang kuat dari penguasa saat itu dan di dukung oleh rakyat dan para pejabat pemerintah Singapura.
5	J u m l a h pegawai KAK (Komisi Anti Korupsi)	Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah, maka pejabatpejabat di Indonesia tergolong banyak karena setiap daerah membutuhan jumlah pejabat yang berbeda-beda, sehingga dibandingkan dengan para pegawai KPK maka sangat sulit untuk mengaudit dan mengusut tuntas semua pejabat di indonesia. Maka dari itu di perlukannya penambahan jumlah pegawai KPK yang lebih banyak lagi.	Singapura dengan wilayah yang relatif kecil, sehingga pejabat pemerintahan Singapura relatif sedikit, sehingga memudahkan CPIB dengan jumlah pegawai CPIB yang relatif sedikit untuk mengaudit dan mengusut tuntas para pejabat yang di sinyalir korup.
6	Struktur lembaga KAK (Komisi Anti Korupsi)	Struktur lembaga KPK sangatlah banyak dan kuarang ramping dan beberapa organ terkesan kurang efektif dan kurang nampak di masyarakat terutama dalam upaya preventif.	Struktur lembaga tergolong ramping dan sangat efektif hal ini sangat terlihat dalam upaya represif dan upaya pencegahan korupsi di Singapura.

 

 

Sumber :

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32712/21642

Continue Reading

Perkara Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc dan Perbandingan Kode Etik Akuntan Publik 2020 Dan Kode Etik KPK 2020

Perkara Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc dan Perbandingan Kode Etik Akuntan Publik 2020 Dan Kode Etik KPK 2020

Posted by nita nur aulia on Maret 25, 2021 in

Perkara Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc

            Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), adalah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menentukan standar untuk menerima kesaksian ahli di pengadilan federal. Pengadilan Daubert menyatakan bahwa pemberlakuan Aturan Pembuktian Federal secara implisit membatalkan standar Frye; standar yang diartikulasikan oleh Pengadilan disebut sebagai standar Daubert. 

            Jason Daubert dan Eric Schuller lahir dengan cacat lahir yang serius. Mereka dan orang tua mereka menggugat Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., anak perusahaan Dow Chemical Company, di Pengadilan Distrik California, yang mengklaim bahwa obat Bendectin telah menyebabkan cacat lahir. Merrell Dow memindahkan kasus tersebut ke pengadilan federal, dan kemudian pindah ke keputusan ringkasan karena ahli mereka menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa tidak ada studi ilmiah yang diterbitkan yang menunjukkan hubungan antara Bendectin dan cacat lahir. Jason Daubert dan Eric Schuller mengajukan bukti ahli mereka sendiri yang menunjukkan bahwa Bendektin dapat menyebabkan cacat lahir. 

            Para pemohon menentang mosi tergugat untuk keputusan ringkasan dengan kesaksian dari delapan ahli yang memenuhi syarat, semuanya yang memiliki kredensial yang mengesankan. Ahli pemohon menyimpulkan bahwa Bendektin memang menyebabkan cacat lahir pada manusia berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dengan hewan yang menemukan hubungan kausatif antara Bendektin dan malformasi hewan saat lahir. Selain itu, ahli pemohon menganalisis ulang studi epidemiologi yang diterbitkan sebelumnya dan menunjukkan kesamaan antara struktur kimia Bendektin dan zat lain yang diketahui menyebabkan cacat lahir. 

            Menerapkan standar "penerimaan umum" Frye, Distrik Pengadilan mengabulkan mosi responden untuk keputusan ringkasan mengingat banyaknya data epidemiologi tentang efek, atau kekurangannya, Bendektin atas manusia, pengadilan menetapkan ahli itu pendapat yang tidak berdasarkan bukti epidemiologis tidak dapat diterima membangun sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian para pemohon yang melibatkan hewan dan bendektin tidak dapat diterima. Bukti para pemohon itu didasarkan pada data epidemiologi - analisis ulang dan penghitungan ulang studi epidemiologi yang diterbitkan sebelumnya - tidak dapat diterima karena analisis ulang dan penghitungan ulang tidak dipublikasikan dan sehingga tidak tunduk pada proses review yang biasanya ketat.

Perbandingan Kode Etik Akuntan Publik 2020 Dan Kode Etik KPK 2020

No	Kode Etik Akuntan Publik 2020	Kode Etik KPK 2020
1	Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.	Integritas - Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran, Mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi, dan Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
2	Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.	Sinergi - Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas, Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan, dan Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.
3	Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk: Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.	Kepemimpinan – Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung, dan Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
4	Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.	Keadilan - Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi, Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang, dan Menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum
5	Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.	PROFESIONALISME - Bekerja sesuai prosedur operasional standar (Standard  Operating Procedure/SOP), Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku, dan Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.

 

Continue Reading

Corruption Perception Index, Global Corruption Index, Bribe Payers Index, Political and Economic Risk Consultancy, Global Competitiveness Index

Corruption Perception Index, Global Corruption Index, Bribe Payers Index, Political and Economic Risk Consultancy, Global Competitiveness Index

Posted by nita nur aulia on Maret 21, 2021 in

Corruption Perceptions Index

                Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indeks yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International yang berbasis di Berlin sejak 1995 yang memberi peringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang mereka rasakan, sebagaimana ditentukan oleh penilaian ahli dan survei opini. Corruption Perceptions Index (CPI) umumnya mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi".

            Pada tahun 2020 negara yang berhasil menjadi puncak adalah New Zealand dan Denmark yang berada pada peringkat 1 dengan nilai 88, kemudian disusul oleh Finland, Switzerland, dan Singapore.

            Indonesia sendiri pada tahun 2019 mengalami penurunan dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 pada tahun 2020, dengan perolehan nilai yang berbeda yaitu 40 pada tahun 2019 dan 37 pada tahun 2020. Negara dengan peringkat yang sama dan nilai yang sama dengan Indonesia yaitu Gambia.

            Dari hasil survei ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pimpinan instansi dan Lembaga, serta para penegak hukum di tanah air untuk lebih memperkuat upaya dalam memerangi penyakit korupsi yang menjadi musuh utama bagi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Sumber :

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

 

Global Corruption Barometer

            Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survei mengenai opini publik terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, salah satunya adalah Indonesia. Melalui Barometer Korupsi Global kami, puluhan ribu orang di seluruh dunia ditanyai tentang pandangan dan pengalaman mereka, menjadikannya satu-satunya survei opini publik di seluruh dunia tentang korupsi. Dari suap hingga penggunaan koneksi pribadi, dari pembelian suara hingga pemerkosaan, korupsi mengambil banyak bentuk di Asia.

            Dalam Barometer Korupsi Global (GCB) terbaru kami - Asia, warga negara sangat sadar akan korupsi di seluruh kawasan: 74 persen dari 20.000 peserta survei percaya bahwa korupsi pemerintah adalah masalah besar di negara mereka, dan 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik dalam 12 bulan sebelumnya membayar suap.

Sebagai salah satu survei terbesar tentang korupsi dan penyuapan di kawasan ini, untuk pertama kalinya GCB Asia menyoroti pembelian suara seputar pemilu, pemerkosaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan seksual, dan penggunaan pribadi. koneksi dalam mengakses layanan publik seperti perawatan kesehatan atau pendidikan.

            Hasil GCB Indonesia dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020 yang dilakukan via telepon melalui metode Random Digital Dialing (RDD) dengan menggunakan kontrol kuota sebagai pendekatan sampelnya mengingat kondisi pandemi Covid-19. Hasil di Indonesia melibatkan 1000 responden dengan usia di atas 18 tahun yang turut melibatkan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi. Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun. Hasil GCB ini memiliki margin of error +/- 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

            Guna memberikan informasi lebih luas ke publik mengenai hasil dari GCB Indonesia 2020, Transparency International Indonesia mengadakan Global Corruption Barometer 2020 Indonesia Webinar Series dengan mengahadirkan penanggap dari Kantor Staf Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

 

Sumber :

https://www.transparency.org/en/gcb

https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/

https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020

 

 

Bride Payers Index

            Bride Payers Index atau Indeks Pembayar Suap adalah klasifikasi dari 30 negara pengekspor, berdasarkan tempat pemberian suap oleh perusahaan, kepada pihak-pihak di luar negara asal mereka. Survei tersebut meneliti pemberian suap oleh perusahaan yang berbasis di salah satu dari 30 negara pengekspor utama (di tingkat regional atau global).

            Indeks ini didasarkan pada Executive Opinion Survey (EOS) yang dilakukan oleh World Business Forum. Forum Bisnis Dunia bertanggung jawab atas koordinasi penelitian dan pengendalian kualitas data, tetapi Forum mengandalkan jaringan lembaga yang melakukan penelitian di tingkat lokal. Mitra Forum termasuk departemen bisnis universitas nasional, pusat penelitian independen dan / atau organisasi bisnis.

            BPI 2011 di Indonesia mencatat skor BPI 7,1, di bawah Russia, China dan Mexico. Indonesia sebagai peringkat keempat terbawah negara yang terdaftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya dalam transaksi bisnis di luar negeri. Bribe payer index (BPI) merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia. Responden dari survei ini adalah pelaku bisnis dari 28 negara terpilih. Para responden diminta untuk memberikan penilaian tentang seberapa sering mereka melakukan suap di negara-negara, di mana responden tersebut memiliki hubungan bisnis.

            Dan 5 negara yang telah membayar lebih sedikit suap pada Bride payer index (BPI) 2011 yaitu Netherlands dan Switzerland yang memilki nilai yang sama pada BPI 2011 yaitu 8,8, belgium yang memiliki nilai BPI 8,7, germany dan japan yang memliki nilai yang sama pada BPI 2011 yaitu 8,6. 

 

Sumber :

https://www.transparency.org.ro/en/tiropage/bribe-payers-index

https://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipm/2011/IPM2011_EN.pdf

 

Political and Economic Risk Consultancy

            The Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Limited adalah perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan informasi dan analisis bisnis strategis untuk perusahaan yang melakukan bisnis di Asia Timur dan Tenggara. PERC membuat serangkaian laporan risiko di negara-negara Asia, memberikan perhatian khusus pada variabel sosial-politik penting seperti korupsi, risiko hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan kekuatan dan kelemahan sistemik lainnya dari masing-masing negara Asia.

            Menurut Asian Intelligence Report yang dirilis tahun 2017, persepsi tentang korupsi di Asia rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan satu tahun lalu. Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana keadaan negara lain. Nilai diskalakan dari nol hingga 10, dengan nol sebagai nilai terbaik dan 10 adalah yang terburuk.

            Hasil survei PERC yang mengatakan Indonesia sebagai peringkat ke tiga terburuk dengan nilai 7,57. Survei itu akan menjadi cermin bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

            PERC meranking negara-negara di Asia dalam hal birokrasi dimana nilai 10 merupakan nilai terburuk. Urutan pertama adalah Cambodia (8,13), Vietnam (7,90), Indonesia (7,57), India (7,57), Thailand (7,13), China (7,08), Philipines (6,85), Malaysia (6,78), South Korea (6,63), Macao (6,50), Taiwan (5,75), USA (5,54).

            Sementara Singapore, Australia, Japan, dan Hong Kong  dinilai memiliki birokrasi yang paling efisien. Masing-masing memperoleh skor (1,90), (2,50), (3,55), dan (4,38).

 

Sumber :

https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy

 

 

Global Competitiveness Index

                Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report adalah laporan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Laporan ini mengenai kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Indeks ini digunakan oleh banyak kalangan akademisi.

            Tren independensi peradilan di negara-negara G20 dan di negara-negara maju yang besar, 2009–2020 :

            Persepsi tentang independensi peradilan menurun sekitar 4,6% di negara G20 sejak    Global Krisis Keuangan. . Ekonomi G20 yang termasuk dalam kumpulan data adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Saudi Arab, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya dan Amerika Serikat.

Negara-negara maju yang besar termasuk Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Jepang, Republik Korea dan Amerika Serikat.

           

            Tren efisiensi kerangka hukum dalam peraturan yang menantang di G20 dan di negara-negara maju yang besar, 2009-2020

                Begitu pula dengan efisiensi kerangka hukum dalam indikator regulasi yang menantang, yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat melakukannya secara efektif menyelesaikan perselisihan dengan otoritas publik, menurun 7,9% di negara-negara G20 dari 2009-2020.

            Ekonomi maju yang besar termasuk Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Jepang, Republik Korea dan Amerika Serikat. Sedangkan ekonomi G20 yang termasuk dalam kumpulan data adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Saudi Arab, Afrika Selatan, Turki, Britania Raya dan Amerika Serikat.

 

Tren transparansi dalam mengamankan kontrak publik, ekonomi tertentu, 2008-2020

             Aspek kedua kualitas kelembagaan dimana persepsi para pemimpin bisnis tetap ada yang terus-menerus rendah secara global atau menurun adalah transparansi. Misalnya, di beberapa negara maju dan baru muncul negara, transparansi dalam mengamankan kontrak publik telah berada dalam tren menurun seperi Canada, Amerika Serikat, Germany, Swden, dan Afrika Selatan. 

            Pada Global Ocean Health Index Score dari tahun 2015-2019 Indonesia berada pada peringkat 137 dari 221 negara di dunia. Nilai yang dimiliki pada tahun 2015 yaitu 65 %, tahun 2016 naik 1% menjadi 66%, pada tahun 2017 turun 1% menjadi 65%, dan pada tahun 2018-2019 sama dengan tahun 2017 yaitu 65%. 

Sumber : 

http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020

Continue Reading