nitanuraul

Kamis, 25 Maret 2021

Perkara Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc dan Perbandingan Kode Etik Akuntan Publik 2020 Dan Kode Etik KPK 2020

Posted by nita nur aulia on Maret 25, 2021 in

Perkara Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), adalah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menentukan standar untuk menerima kesaksian ahli di pengadilan federal. Pengadilan Daubert menyatakan bahwa pemberlakuan Aturan Pembuktian Federal secara implisit membatalkan standar Frye; standar yang diartikulasikan oleh Pengadilan disebut sebagai standar Daubert.

Jason Daubert dan Eric Schuller lahir dengan cacat lahir yang serius. Mereka dan orang tua mereka menggugat Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., anak perusahaan Dow Chemical Company, di Pengadilan Distrik California, yang mengklaim bahwa obat Bendectin telah menyebabkan cacat lahir. Merrell Dow memindahkan kasus tersebut ke pengadilan federal, dan kemudian pindah ke keputusan ringkasan karena ahli mereka menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa tidak ada studi ilmiah yang diterbitkan yang menunjukkan hubungan antara Bendectin dan cacat lahir. Jason Daubert dan Eric Schuller mengajukan bukti ahli mereka sendiri yang menunjukkan bahwa Bendektin dapat menyebabkan cacat lahir.

Para pemohon menentang mosi tergugat untuk keputusan ringkasan dengan kesaksian dari delapan ahli yang memenuhi syarat, semuanya yang memiliki kredensial yang mengesankan. Ahli pemohon menyimpulkan bahwa Bendektin memang menyebabkan cacat lahir pada manusia berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dengan hewan yang menemukan hubungan kausatif antara Bendektin dan malformasi hewan saat lahir. Selain itu, ahli pemohon menganalisis ulang studi epidemiologi yang diterbitkan sebelumnya dan menunjukkan kesamaan antara struktur kimia Bendektin dan zat lain yang diketahui menyebabkan cacat lahir.

Menerapkan standar "penerimaan umum" Frye, Distrik Pengadilan mengabulkan mosi responden untuk keputusan ringkasan mengingat banyaknya data epidemiologi tentang efek, atau kekurangannya, Bendektin atas manusia, pengadilan menetapkan ahli itu pendapat yang tidak berdasarkan bukti epidemiologis tidak dapat diterima membangun sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian para pemohon yang melibatkan hewan dan bendektin tidak dapat diterima. Bukti para pemohon itu didasarkan pada data epidemiologi - analisis ulang dan penghitungan ulang studi epidemiologi yang diterbitkan sebelumnya - tidak dapat diterima karena analisis ulang dan penghitungan ulang tidak dipublikasikan dan sehingga tidak tunduk pada proses review yang biasanya ketat.

Perbandingan Kode Etik Akuntan Publik 2020 Dan Kode Etik KPK 2020

No	Kode Etik Akuntan Publik 2020	Kode Etik KPK 2020
1	Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.	Integritas - Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran, Mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi, dan Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
2	Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.	Sinergi - Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas, Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan, dan Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.
3	Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk: Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.	Kepemimpinan – Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung, dan Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
4	Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.	Keadilan - Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi, Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang, dan Menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum
5	Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.	PROFESIONALISME - Bekerja sesuai prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP), Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku, dan Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.

Minggu, 21 Maret 2021

Corruption Perception Index, Global Corruption Index, Bribe Payers Index, Political and Economic Risk Consultancy, Global Competitiveness Index

Posted by nita nur aulia on Maret 21, 2021 in

Corruption Perceptions Index

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indeks yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International yang berbasis di Berlin sejak 1995 yang memberi peringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang mereka rasakan, sebagaimana ditentukan oleh penilaian ahli dan survei opini. Corruption Perceptions Index (CPI) umumnya mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi".

Pada tahun 2020 negara yang berhasil menjadi puncak adalah New Zealand dan Denmark yang berada pada peringkat 1 dengan nilai 88, kemudian disusul oleh Finland, Switzerland, dan Singapore.

Indonesia sendiri pada tahun 2019 mengalami penurunan dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 pada tahun 2020, dengan perolehan nilai yang berbeda yaitu 40 pada tahun 2019 dan 37 pada tahun 2020. Negara dengan peringkat yang sama dan nilai yang sama dengan Indonesia yaitu Gambia.

Dari hasil survei ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pimpinan instansi dan Lembaga, serta para penegak hukum di tanah air untuk lebih memperkuat upaya dalam memerangi penyakit korupsi yang menjadi musuh utama bagi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sumber :

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

Global Corruption Barometer

Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survei mengenai opini publik terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, salah satunya adalah Indonesia. Melalui Barometer Korupsi Global kami, puluhan ribu orang di seluruh dunia ditanyai tentang pandangan dan pengalaman mereka, menjadikannya satu-satunya survei opini publik di seluruh dunia tentang korupsi. Dari suap hingga penggunaan koneksi pribadi, dari pembelian suara hingga pemerkosaan, korupsi mengambil banyak bentuk di Asia.

Dalam Barometer Korupsi Global (GCB) terbaru kami - Asia, warga negara sangat sadar akan korupsi di seluruh kawasan: 74 persen dari 20.000 peserta survei percaya bahwa korupsi pemerintah adalah masalah besar di negara mereka, dan 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik dalam 12 bulan sebelumnya membayar suap.

Sebagai salah satu survei terbesar tentang korupsi dan penyuapan di kawasan ini, untuk pertama kalinya GCB Asia menyoroti pembelian suara seputar pemilu, pemerkosaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan seksual, dan penggunaan pribadi. koneksi dalam mengakses layanan publik seperti perawatan kesehatan atau pendidikan.

Hasil GCB Indonesia dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020 yang dilakukan via telepon melalui metode Random Digital Dialing (RDD) dengan menggunakan kontrol kuota sebagai pendekatan sampelnya mengingat kondisi pandemi Covid-19. Hasil di Indonesia melibatkan 1000 responden dengan usia di atas 18 tahun yang turut melibatkan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi. Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun. Hasil GCB ini memiliki margin of error +/- 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Guna memberikan informasi lebih luas ke publik mengenai hasil dari GCB Indonesia 2020, Transparency International Indonesia mengadakan Global Corruption Barometer 2020 Indonesia Webinar Series dengan mengahadirkan penanggap dari Kantor Staf Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Sumber :

https://www.transparency.org/en/gcb

https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/

https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020

Bride Payers Index

Bride Payers Index atau Indeks Pembayar Suap adalah klasifikasi dari 30 negara pengekspor, berdasarkan tempat pemberian suap oleh perusahaan, kepada pihak-pihak di luar negara asal mereka. Survei tersebut meneliti pemberian suap oleh perusahaan yang berbasis di salah satu dari 30 negara pengekspor utama (di tingkat regional atau global).

Indeks ini didasarkan pada Executive Opinion Survey (EOS) yang dilakukan oleh World Business Forum. Forum Bisnis Dunia bertanggung jawab atas koordinasi penelitian dan pengendalian kualitas data, tetapi Forum mengandalkan jaringan lembaga yang melakukan penelitian di tingkat lokal. Mitra Forum termasuk departemen bisnis universitas nasional, pusat penelitian independen dan / atau organisasi bisnis.

BPI 2011 di Indonesia mencatat skor BPI 7,1, di bawah Russia, China dan Mexico. Indonesia sebagai peringkat keempat terbawah negara yang terdaftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya dalam transaksi bisnis di luar negeri. Bribe payer index (BPI) merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia. Responden dari survei ini adalah pelaku bisnis dari 28 negara terpilih. Para responden diminta untuk memberikan penilaian tentang seberapa sering mereka melakukan suap di negara-negara, di mana responden tersebut memiliki hubungan bisnis.

Dan 5 negara yang telah membayar lebih sedikit suap pada Bride payer index (BPI) 2011 yaitu Netherlands dan Switzerland yang memilki nilai yang sama pada BPI 2011 yaitu 8,8, belgium yang memiliki nilai BPI 8,7, germany dan japan yang memliki nilai yang sama pada BPI 2011 yaitu 8,6.

Sumber :

https://www.transparency.org.ro/en/tiropage/bribe-payers-index

https://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipm/2011/IPM2011_EN.pdf

Political and Economic Risk Consultancy

The Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Limited adalah perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan informasi dan analisis bisnis strategis untuk perusahaan yang melakukan bisnis di Asia Timur dan Tenggara. PERC membuat serangkaian laporan risiko di negara-negara Asia, memberikan perhatian khusus pada variabel sosial-politik penting seperti korupsi, risiko hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan kekuatan dan kelemahan sistemik lainnya dari masing-masing negara Asia.

Menurut Asian Intelligence Report yang dirilis tahun 2017, persepsi tentang korupsi di Asia rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan satu tahun lalu. Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana keadaan negara lain. Nilai diskalakan dari nol hingga 10, dengan nol sebagai nilai terbaik dan 10 adalah yang terburuk.

Hasil survei PERC yang mengatakan Indonesia sebagai peringkat ke tiga terburuk dengan nilai 7,57. Survei itu akan menjadi cermin bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

PERC meranking negara-negara di Asia dalam hal birokrasi dimana nilai 10 merupakan nilai terburuk. Urutan pertama adalah Cambodia (8,13), Vietnam (7,90), Indonesia (7,57), India (7,57), Thailand (7,13), China (7,08), Philipines (6,85), Malaysia (6,78), South Korea (6,63), Macao (6,50), Taiwan (5,75), USA (5,54).

Sementara Singapore, Australia, Japan, dan Hong Kong dinilai memiliki birokrasi yang paling efisien. Masing-masing memperoleh skor (1,90), (2,50), (3,55), dan (4,38).

Sumber :

https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy

Global Competitiveness Index

Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report adalah laporan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Laporan ini mengenai kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Indeks ini digunakan oleh banyak kalangan akademisi.

Tren independensi peradilan di negara-negara G20 dan di negara-negara maju yang besar, 2009–2020 :

Persepsi tentang independensi peradilan menurun sekitar 4,6% di negara G20 sejak Global Krisis Keuangan. . Ekonomi G20 yang termasuk dalam kumpulan data adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Saudi Arab, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya dan Amerika Serikat.

Negara-negara maju yang besar termasuk Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Jepang, Republik Korea dan Amerika Serikat.

Tren efisiensi kerangka hukum dalam peraturan yang menantang di G20 dan di negara-negara maju yang besar, 2009-2020

Begitu pula dengan efisiensi kerangka hukum dalam indikator regulasi yang menantang, yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat melakukannya secara efektif menyelesaikan perselisihan dengan otoritas publik, menurun 7,9% di negara-negara G20 dari 2009-2020.

Ekonomi maju yang besar termasuk Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Italia, Jepang, Republik Korea dan Amerika Serikat. Sedangkan ekonomi G20 yang termasuk dalam kumpulan data adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Federasi Rusia, Saudi Arab, Afrika Selatan, Turki, Britania Raya dan Amerika Serikat.

Tren transparansi dalam mengamankan kontrak publik, ekonomi tertentu, 2008-2020

Aspek kedua kualitas kelembagaan dimana persepsi para pemimpin bisnis tetap ada yang terus-menerus rendah secara global atau menurun adalah transparansi. Misalnya, di beberapa negara maju dan baru muncul negara, transparansi dalam mengamankan kontrak publik telah berada dalam tren menurun seperi Canada, Amerika Serikat, Germany, Swden, dan Afrika Selatan.

Pada Global Ocean Health Index Score dari tahun 2015-2019 Indonesia berada pada peringkat 137 dari 221 negara di dunia. Nilai yang dimiliki pada tahun 2015 yaitu 65 %, tahun 2016 naik 1% menjadi 66%, pada tahun 2017 turun 1% menjadi 65%, dan pada tahun 2018-2019 sama dengan tahun 2017 yaitu 65%.

Sumber :

http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020

Kamis, 11 Maret 2021

Kasus PT Telkom dan PT Aria West Internasional, Kasus Rumah Makan Ny. Suharti, dan kasus Vincentius Amin Sutanto dan PT Asian Agri Abadi

Posted by nita nur aulia on Maret 11, 2021 in

Kasus PT Telkom dan PT Aria West Internasional

PT Telkom telah memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Aria West Internasional. Kebijakan itu diambil berdasarkan masukan tim yang beranggotakan wakil dari Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Demikian ditegaskan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar usai Sidang Kabinet di Jakarta, Kamis (12/4).

Persengketaan ini bermula dari perbedaan pandangan soal butir-butir Kerja Sama Operasional (KSO) antarkedua belah pihak yang ditandatangani pada 1995. Awalnya, Telkom menggugat Aria West ke pengadilan lantaran perusahan itu tak membangun ratusan ribu satuan sambungan telepon sebagaimana tertuang dalam butir KSO. Sebaliknya, Aria West membawa perkara itu ke Badan Arbitrase Internasional. Alasannya, Telkom telah mengabaikan beberapa butir kesepakatan KSO. Untuk itu, Aria West menuntut Telkom membayar kepada mereka sebesar US$ 1,3 miliar.

Bukan itu saja, PT Aria West dan Telkom bersepakat membangun jaringan telekomunikasi divisi regional Jawa Barat. Ketika proyek berjalan, Aria West mempersoalkan Telkom yang ingkar membangun lebih dari 100 ribu jalur telepon baru. Akibatnya, Aria West menahan porsi keuntungan Telkom sebesar Rp 340 miliar. Tetapi, Telkom menganggap tudingan anak perusahaan itu tak masuk akal dan bersedia menempuh proses hukum.

PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) tetap akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perseteruan dengan PT. Aria West Internasional (AWI). Untuk itu, PT Telkom mengklaim balik PT Aria West ke Badan Arbitrase Internasional. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT. Telkom Mohammad Nazief, di Jakarta.

Sengketa antara PT Telkom dan PT Aria West Internasional (AWI) melalui proses yang berat dan memakan waktu hampir dua tahun, akhirnya diselesaikan melalui akuisisi AWI oleh PT Telkom dalam Tahun 2003. Dalam sangketa ini, Awi menggunakan Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebagai akuntan forensiknya, dan penyelesaikan dilakukan di luar pengadilan.

Sumber :

https://reynaldodesta.blogspot.com/2020/03/kasus-pt-telkom-dan-pt-aria-west.html

https://www.liputan6.com/news/read/11658/aria-west-meminta-penyelesaian-sengketa-dipercepat

Kasus Rumah Makan Ny. Suharti

Pada tahun 1962, mulanya Suharti dan suaminya, Bambang Sachlan Praptohardjo, menjual ayam goreng dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah di sekitar Yogyakarta. Setelah penjualnnya meningkat, pada tahun 1969 mereka mendirikan rumah makan dengan nama “Ayam Goreng Mbok Berek Baru” yang merukan generasi 4 mbok berek dengan modal Rp. 300.000.

Tahun 1972 Suharti mengubah nama rumah makannya menjadi “Ayam Goreng Ny. Suharti” di Jl. Adicucipto 208, Yogyakarta. Tahun 1985 ia memulai membuka cabang di berbagai kota.

Namun setelah ditimpa kasus pengkhianatan oleh sang suami yang disebabkan karena suaminya mempunyai istri simpanan di Jakarta yang membuat suaminya jarang pulang ke Yogyakarta serta membawa lari segala usaha yang sudah dirintis berdua.

Pilihan Suharti untuk berpisah dengan sang suami menjadi bumerang bagi dirinya. Rumah makan “Ayam Goreng Ny. Suharti” kemudian menjadi milik suaminya yang terdaftar sebagai pemilik resmi rumah makan tersebut. Akibatnya, semua aset kemudian dikuasai sang suami. Sachlan menurunkan semua potret Suharti dari dinding restoran., tetapi nama “Suharti” yang merupakan kunci sukses usaha, dibiarkan terpasang karena sudah terkenal di Yogyakarta dan Solo.

Setelah pecah kongsi dengan suami, pada Oktober 1991, Suharti memberanikan diri membangun rumah makan ayam goreng yang juga menggunakan nama “Suharti”. Yang membedakan, dirinya tidak memakai kata “Ny” di rumah makannya.

Selain itu, sebagai pembeda, Suharti kemudian memasang wajahnya sebagai logo rumah makan barunya, “Ayam Goreng Suharti”. Kini orang lebih mengenal rumah makan ayam goreng Suharti miliknya, yang memajang foto dirinya

Sumber :

https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-bedanya-rumah-makan-ayam-goreng-suharti-dengan-ny-suharti.html

http://gosipnya.blogspot.com/2012/06/ayam-goreng-suharti_14.html

https://kumparan.com/viral-food-travel/5-fakta-bisnis-ayam-goreng-suharti-yang-legendaris-pemiliknya-hanya-lulusan-sd-1tdHHoQi6id/full

kasus Vincentius Amin Sutanto dan PT Asian Agri Abadi

Vincentius Amin Sutanto, tersangka pembobol rekening PT Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd senilai US$ 3,1 juta, atau Rp 30 miliar, yang kini sudah ditahan Polda Metro Jaya, ternyata sempat berencana melarikan diri ke luar negeri.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan tiket ke Sidney dan Penang yang akan dipergunakan Vincentius. Direktur Asian Agri Semion Tarigan menyatakan, dia mendapat informasi dari kepolisian bahwa polisi berhasil menemukan dua tiket penerbangan dengan tujuan berbeda. Tiket pertama tertanggal 23 November 2006 dengan tujuan Sidney, Australia, sedangkan satu tiket lagi untuk penerbangan tanggal 24 November 2006 dengan tujuan Penang, Malaysia. Kedua tiket itu sepertinya merupakan upaya untuk melarikan diri setelah pembobolan. Kelihatannya, memang perencanaan Vincentius sudah cukup lama, sejak tahun 2004," kata Semion Tarigan kepada wartawan di Medan, Minggu, (17/12/2006).

Upaya pembobolan Vincentius dimulai sejak 15 September 2004, ketika dia mendirikan dua perusahaan fiktif bernama PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama. Komposisi pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut adalah Hendri Susilo dan Joko Purnomo. Kantornya merupakan Services Office di Sampoerna Strategic Square dan membuka rekening di Panin Bank Cab Lindeteves, Jakarta.

Vincentius selanjutnya membuat tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di Tangerang, dia membuat KTP atas nama Viktor Susanto dan di Singkawang, Kalimantan Barat, atas nama Viktor Setiawan. Lantas pada 15 November 2006, dengan kemampuannya selaku pengawas keuangan pada Asian Agri, dia mengirim dua aplikasi pemindahan dana Asian Agri Abadi Oils & Fats Limited di Bank Fortis Kantor Cabang Singapura secara illegal.

Di dalam dua aplikasi tersebut diinstruksikan pemindahan (transfer) dana sebanyak US$ 3,1 juta ke rekening di Bank Panin. Yakni US$ 1,9 juta ke rekening PT Asian Agri Jaya, dan US$ 1,2 juta ke rekening PT Asian Agri Utama. Dana itu diterima pada 16 November.

Asian Agri baru mengetahui kasnya dibobol setelah ada konfirmasi dari Singapura pada 16 November. Kasus itu dilaporkan ke kepolisian Singapura dan ke Polda Metro Jaya. Namun pelaku sudah sempat menarik Rp 200 juta dari rekening PT Asian Agri Jaya. Pelaku hampir berhasil memindahkan semua dana yang ada di dalam rekeningnya jika saja teller Bank Panin tidak hati-hati mencurigai adanya masukan dana ke dalam dua rekening tersebut. Apalagi Vincentius menarik uangnya lagi dalam waktu singkat padahal selama ini rekeningnya tidak aktif.

Lantas pada 17 November 2006, Vincentius menghilang dari kantor. Dia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada 11 Desember 2005, sekitar pukul 17.30 Wib diantar Mikael Marut, kuasa hukumnya. Padahal sejak 5 Desember polisi sudah mengupayakan pencarian Vincentius di luar negeri melalui interpol. Menurut Semion, tertangkapnya Vincentius merupakan upaya dan kerja keras Polda Metro Jaya. "Ini sangat menggembirakan. Kita apresiasi dan salut atas keseriusan polisi menangani masalah ini," kata Semion Tarigan.

Sementara mengenai ancaman Vincentius yang akan membeberkan bukti penggelapan pajak Asian Agri, Semion Tarigan menyatakan itu hanya sebatas ancaman. Dikatakannya, Vincentius memang ahli membuat dokumen palsu, ahli komputer dan ahli computer networking. Sehingga gampang baginya memalsukan atau merekayasa data-data perusahaan seolah-olah data tersebut benar. Tetapi Semion yakin, walau bagaimanapun pasti pihak kepolisian lebih ahli.

Dalam kesaksiannya, Vincent mengatakan, setiap tahunnya, Asian Agri selalu melaksanakan pertemuan perencanaan untuk menghemat pembayaran pajak yang harus dibayarkan. "Saya tidak mengetahui angka detilnya, tapi berdasarkan target pertemuan, jumlah yang dihemat 70 juta dolar per tahun," kata Vincent di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 28 April 2011.

Menurut Vincent, salah satu jalan untuk melakukan penghematan yaitu dengan pembukuan fiktif. Vincent mencontohkan, salah satunya dengan cara memasukkan biaya pemotongan rumput sebagai biaya pokok produksi perusahaan. "Biaya lapangan menjadi biaya produksi. Biaya pemotongan rumput dan lain-lain dimasukan ke harga pokok. Tujuannya adalah melakukan pembukuan fiktif," terang Vincent.

Manipulasi juga dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan selalu terlihat kurang mendapatkan untung. "Tiap kali selalu rugi. Kepala , Marketing kok tidak dipecat. Kerugiannya sampai pada puluhan juta dollar. Ini karena sebenarnya untung," jelasnya.

Suwir Laut didakwa telah membuat laporan yang keliru tentang SPT perusahaan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dari penerimaan pajak senilai Rp 1,259 triliun. Suwir Laut terancam hukuman enam tahun penjara karena kejahatan berlanjut yang dilakukannya. Dalam dakwaan jaksa, Suwir dikatakan turut menyuruh melakukan, turut melakukan, menganjurkan melakukan dan membantu melakukan penggelapan pajak di beberapa perusahaan.

Suwir disebut merekayasa harga jual yang mengakibatkan keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Adanya rekayasa ini, diperkuat dengan adanya pertemuan tertanggal 4,5 Agustus, 2 September, 18, 19 September 2002 antara Suwir Laut, Vincentius Amin Sutanto dan teman- temannya. Pertemuan tersebut dengan agenda tax planning meeting membahas pengecilan jumlah pajak perusahaan tersebut.

Selain itu dilakukan pula pembiayaan fiktif dengan menciptakan kerugian. Cara ini dilakukan dengan cara perusahaan yang bernaung di bawah AAG, seolah membuat kontrak ekspor penjualan minyak kelapa sawit mentah ke perusahaan di Hongkong yang penyerahan barangnya dilakukan beberapa waktu kemudian.

“Terdakwa mengisi data palsu kewajiban perusahaan berturut-turut selama empat tahun terhadap sejumlah 14 perusahaan, sehingga tidak atau kurang membayar kewajiban pajak yang ditentukan sebenernya.” ucap Ridwan.

Adapun 14 peusahaan yang wajib membayar pajak adalah Mitra Unggul Pusaka. Tunggal Yunus Estate, Dasa Anugrah Sejati, Andalas Intiargo Lestari, Hari Sawit Jaya, Rantau Sinar Karsa, Rigunas Agri Utama, Gunung Melayu, Inti Indosawit Subur, Raja Garuda Mas Sejati, Indo Sepadan Jaya, Nusa pusaka Kencana, Supra Matra Abadi dan Saudara Sejati Luhur.

Namun, sebelum jatuh tempo penyerahan barang dilakukan, perusahaan yang tergabung dalam AAG melakukan pembelian kembali oleh dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan Suwir laut tersebut melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 ayat 1 UU No. 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 38 huruf b junto pasal 43 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Suwir Laut didakwa dengan dakwaan primair Pasal 39 Ayat (1) huruf C UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang tata cara prosedur pembayaran pajak, ancamannya enam tahun penjara dan denda empat kali kerugian pajak.

Sumber :

https://www.mongabay.co.id/2012/12/28/gelapkan-pajak-asian-agri-dihukum-denda-rp25-triliun/

https://news.detik.com/berita/d-721022/pembobol-rekening-asian-agri-sempat-berencana-ke-luar-negeri

https://www.viva.co.id/berita/nasional/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri